PERNYATAAN
UNTUK UMUM
Diterbitkan
oleh
JARINGAN
INTERNATIONAL PARA RELIGIUS
MELAWAN
PERDAGANGAN ORANG
Untuk
diterbitkan dengan segera
19 Oktober 2007
Kota
Vatikan
Pengantar
Pada pertemuan pertama tentang
perdagangan manusia, para religius dari 26 negara dan semua benua berkumpul di
Vatikan – Roma. Statistik menunjukkan bahwa ada 800 kongregasi dan lebih dari
satu juta religious di dunia. Wakil-wakil dari kongregasi-kongregasi yang
diutus ke konferensi tersebut bertekad untuk terlibat dalam menghapus
perdagangan manusia yang merupakan bentuk perbudakan baru dengan melibatkan
anggota dengan segala kemampuan yang ada. Berikut ini adalah pernyataan para
religius kepada dunia.
Definisi
Perdagangan manusia berarti mencari,
merekrut, memindahkan, menahan atau menerima pribadi-pribadi dengan ancaman,
kekerasan, paksaan, penipuan, jebakan, atau penyalahgunaan kekuasaan melalui
pembayaran untuk memperoleh persetujuan kontrol atas pribadi guna
dieksploitasi. Definisi perdagangan anak-anak mencakup mencari,
mentransformasi, memindahkan atau menerima anak untuk dieksploitasi berarti
antara lain eksploitasi seksual, pekerja rumahtangga, kerja paksa atau
pengambilan organ (Protokol Palermo).
Kepada
para korban
Kami serukan kepada Anda yang telah
diperdagangkan, khususnya wanita dan anak-anak, kami berdiri dipihak Anda. Anda
tidak sendirian, kami akan berjuang bersama Anda untuk membebaskan Anda dari
perbudakan. Dalam solidaritas dengan Anda kami akan menghadapi para pedagang.
Kami menentang sistem-sistem yang tidak adil dan mereka yang mengeksploitasi
Anda. Jangan kehilangan harapan.
Kepada
para pedagang
Kami para wanita religius dari seluruh
dunia menyerukan kepada Anda para pedagang: Hentikanlah perdagangan itu !
Lihatlah anak-anak, wanita-wanita, dan laki-laki yang Anda binasakan. Dengan
melanggar hak azasi manusia mereka Anda rusak, menyangkal dan menghancurkan
identitas, nama dan keberadaan mereka. Kami mengutuk perbuatan itu seperti kami
juga mengutuk cara licik yang Anda pakai untuk mengeksploitasi mreka.
Kepada
para pedagang dan eksploitan
Kami menghimbau Anda yang
mengeksploitasi wanita, anak dan laki-laki untuk komersialisasi seks atau kerja
paksa agar Anda menghentikan pembelian manusia, sebab tanpa permintaan Anda
kejahatan perdagangan manusia tak aka nada. Kami menghimbau Anda untuk
menyadari bahwa semua wanita, anak, dan laki-laki mempunyai hak dan martabat
yang sama dan bahwa dengan permintaan Anda maka Anda telah menyebabkan
pengrusakan yang tak dapat dipulihkan dan Anda kehilangan martabat Anda
sendiri.
Kepada
pemerintah
Kami mengetahui bahwa banyak
pemerintah mempunyai undang-undang untuk melawan perdagangan manusia dan kami
mendesak agar undang-undang tersebut diberlakukan dengan kuat. Kami menghimbau
juga pemerintah-pemerintah diseluruh dunia untuk memperhatikan isu-isu
ketidakadilan ekonomi, kemiskinan, dan korupsi yang mengakibatkan kebinasaan
dari banyak kehidupan. Penganiayaan fisik, emosional, spiritual dan psikologis
dari jutaan orang yang tersembunyi di lorong-lorong kota, tempat kumuh, hotel
dan salon-salon di seluruh dunia adalah aktivitas criminal. Kami mendesak
pemerintah untuk membuat dan mengaplikasikan kebijakan dan perundangan yang
kuat yang menggolongkan para ekspolitan sebagai pelaku kriminal. Pemerintah
yang baik menuntut agar para pedagang manusia tidak mendapatkan keuntungan dari
kelemahan orang lain.
Kepada
semua Pemimpin Religius
Kami menghargai semua pemimpin
religius yang telah mendukung kami dalam perjuangan melawan perdagangan
manusia. Kami menghimbau semua pemimpin religious untuk mengakhiri praktek
religious dan adat istiadat yang mendiskriminasikan para wanita dan anak yang
menimbulkan sikap ketidakadilan gender yang mendasari perkembangan perdagangan
manusia dalam dunia kita sekarang. Kami mendorong semua pemimpin religius untuk
menyuarakan ketidakadilan dan kekerasan terhadap wanita, anak dan laki-laki
yang mengeksploitasi atau memanfaatkan dalam perdagangan organ. Kami mengajak
Anda utnuk tidak kenal lelah melaksanakan tanggungjawab pastoral Anda guna
membela dan mempromosikan martabat manusia dari orang-orang yang dieksploitasi
melalui bentuk perbudakan ini.
Kepada
Orang yang berkehendak baik
Kami mengajak semua orang yang
berkehendak baik untuk membuka hati Anda bagi para korban dan untuk bertindak
guna mencabut akar dan segala perdagangan manusia – yaitu kemiskinan, perbedaan
gender, diskriminasi, keserakahan dan korupsi. Setiap aksi kecil untuk
memulihkan martabat seorang pribadi itu berarti memajukan martabat kita
masing-masing. Kita berharap untuk berada dalam visi yang sama tentang manusia
yang harus dihormati sehingga tidak ada wanita, anak atau lelaki yang dijadikan
barang dagangan. Dengan percaya akan cinta Allah, kami mohon Anda bergabung
dengan kami dalam doa dan aksi guna mencabut kejahatan social dan moral sampai
keakarnya.
International Union of Superiors General
DECLARATION
of the Religious Women participating in
CONGRESS 2008
“Women Religious in Network Against Trafficking in Persons”
Organized in Rome 2 – 6 June 2008
by the International Union of Superiors
General (UISG)
and the International Organization for
Migrants (IOM)
We, 47 participant members of 29 Religious Congregations representing
the National, Regional and International networks in more than 30 countries, have
come together to share experiences, discuss, reflect and pray about our
delicate mission of counter trafficking in persons.
We denounce the crime of Trafficking in
persons and
proclaim it as a grave offense against the
dignity of the person and
a serious violation of human rights
As religious
women in solidarity with our sisters and brothers who suffer the consequences
of this evil we will not remain silent.
We strongly
condemn this crime, addressing
ourselves first of all to the Governments of the countries of origin, transit
and destination in which our sisters and brothers are sold and rendered objects
of this modern form of slavery.
We call on
governments to be responsible not only
to make laws against trafficking and to protect the victims, but also to
implement these laws at all levels and to allocate adequate resources to combat
this crime. It is their responsibility to activate national and international
networks capable of effectively counteracting this trafficking in persons.
We urge Catholic Episcopal Conferences, National Conferences of Religious
and Catholic and non Catholic
communities, to take a stance and commit themselves with renewed energy for the
defense of the rights of these sisters and brothers and to denounce all forms
of trafficking.
WE COMMIT
OURSELVES
To network with other social, civilian,
religious and political organizations.
- To strengthen
existing efforts and initiatives.
- To maximize resources
for the prevention, protection, assistance, awareness-raising and
condemnation of trafficking in persons.
- To continue to
develop educative programs that awaken the consciousness of people to this
phenomenon.
We know that only by
working in collaboration and solidarity will we be able to confront the
structural causes that generate trafficking.
This mission obliges us to
take a prophetic stance that requires of us continuous conversion and change of
mentality.
We renew our commitment to
promote the dignity of every person as a response to Christ’s words:
“I have come
that they may have life, life in its fullness”
(John 10:10).
April 16, 2012
CONCLUDING STATEMENT OF THE 2012 AMRSWP
CONVENTION
We, ninety six (96) Women
Religious Superiors in the Philippines representing eighty nine (89)
congregations, together with our Mission Partners, gathered at the Little
Flower Retreat house inBaguioCity, from March 15-19, 2012 to reflect on the
theme “Indigenous Spirituality and Mother Earth – Towards Transforming
the Web of Life”.
In the midst of a constantly changing world
characterized by modernization and globalization, we continue to witness
glaring social injustices, human rights violations and environmental
destruction:
The government’s policy on large and small scale
mining continue to destroy the indigenous peoples’ cultures and ancestral
lands, denuding old forests and posing life threatening geophysical hazards.
Poverty takes on new forms with more displaced
families, the children and the elderly making the streets their homes, and many
young vagrants abusing drugs to alleviate hunger. Full employment for the many
jobless and unemployed still eludes millions, while the government’s labor
export policy deprives the country of the much needed expertise and skills of
Filipino professionals and erodes the integrity of the family as the basic unit
of society.
Abject poverty,
unemployment, lack of income and savings as well as landlessness have always
been the perennial problems of the urban poor, the lowland and upland farmers,
fisherfolk, indigenous peoples, women and the elderly in the rural areas,
because the government’s economic policies continue to favor privatization,
multinational corporations and import liberalization.
These social conditions and
economic policies exacerbate trafficking in persons, syndicated crimes and
modern day slavery.
Meanwhile, the most basic
human rights of many citizens continue to be violated with impunity, showing
the government’s inability to bring perpetrators to justice, which constitutes
a denial of
the victims’ right to justice and redress.
Impunity thrives in countries that lack a tradition of the rule of law, suffer
from corruption or that have entrenched systems of patronage, where
the judiciary is
weak or members of the security forces are protected by special jurisdictions or immunities.
In this context, the Association of Major Religious
Superiors of Women in thePhilippinesdeemed as urgent the need to understand
ourselves as a people – who we are, where we come from, what our distinct
identities are and how we can better care for Mother Earth. We believe that
despite our diversities and differences, we are one in our common aspiration
for the transformation of the Web of Life. We believe that rooting ourselves in
the indigenous spirituality of our people will enable us to discover the primal
vision of indigenous cultures in caring for Mother Earth and all peoples.
This gathering revealed a
new understanding of caring for Mother Earth and the Web of Life: Each
One of us is the Web of Life.
Today, we affirm and acknowledge that the uniqueness
of our identities are affected by three elements: our birth in a particular
sacred place and space, our own “Nazareth”; our genealogy is our being both
ancestor-descendant, allowing us to connect with our ancestors and leave our
legacy for future generations; and, our encounters with the Sacred, in places
and moments which seem ordinary and insignificant but which are serendipitous
moments to encounter the Divine.
We learn from our
indigenous brother and sisters, our resource speakers and facilitators Fr.
Oscar Alunday,SVD, Sr. Imaya Calingayan, OSB and Ms. Lourie Victor, that in the
Web of Life, the ancestral land is the locus of their encounter with
their God and the Sacred. It is their encounter with their beings, the best of
who they are in God’s creation.
Indigenous Peoples’
Spirituality is in fact dancing and flowing with the spirit in tribal rhythms –
that comes out naturally when grounded in one’s culture. They have
encouraged us not only to discover our own roots as a people, but also our
unique charisms and identities as religious in our congregations.
REMEMBERING is what holds the Web of Life together and our
connectedness in it. Therefore, we commit ourselves to remember:
1.
Our
origin from the primal fireball 13.7 billion years ago, and the sacrificed
dying of a star birthing our solar system. From this dying star, life evolved
through a process of emergence from simple life forms to what we are and have
now. We remember that relationship is a Cosmological Principle – to be is to be
related to all that is.
2.
Our
ancestors, our pre-colonial past, and what we lost in the process of
colonization but which continues to affect our daily lives today in the form of
globalization. Colonization corrupted our cultures, maligned the Pilipino’s
indigenous identity and debased our personhood. Our beliefs, sacred rituals and
practices were demonized. In time we forgot our indigenous selves and our
proper relationship to the land.
3.
Our
collective memory, who we are as a people and as a nation. Our colonial history
has been unkind to our ancestors. As children of Mother Earth, we reclaim
our integrity and pride as a people and nation. We embrace the goodness of our
personhood, nationhood, and creature-hood.
4.
To
participate in the transformation of the Web of Life with sensitivity, in
active silence and meditation rooted in our authentic selves.
Remembering asks of us to be sensitive to and
respectful of peoples’ cultures. Remembering asks of us, in all humility to
also critique death-dealing cultural practices and traditions that undermine,
discriminate, oppress, exploit and debase the other, specially the natural
world, the poor, women, children and the elderly.
Remembering asks of us to consciously proclaim a
culture of life.
5.
Our
Judeo-Asian-Christian ancestors as members of our community of faith. As
consecrated women we should also remember our congregational genealogy. These
root us in our humanity, our divinity and in our place in God’s infinity. This
is the salvation promised to us and all of Creation.
6.
The
importance of inter-religious dialogue with the indigenous peoples’, their
spirituality and our Judeo-Asian-Christian theology and evaluate our
congregational approaches to vocation recruitment, formation, leadership,
education, mission, and ministry. To be rooted more deeply in our own
indigenous culture is to make the Church more alive and our living of our
religious life more vibrant and creative.
7.
OurMissionPartners.
We recognize and affirm that the work of the Mission Partners are living
expressions of dialoguing with life, are new forms of engagement in mission
work and pro-actively uphold the peoples’ dignity and human rights and protect
the environment.
8.
Our
heritage and patrimony. We commit to responsibly and consciously protect
these by caring for the environment, vigorously protesting all forms of
corruption, logging, mining and the destruction of all life forms in the air,
land, waters and seas.
In the name of all that is
Sacred, the Triune God, the Abba of Jesus Christ,
we Commit our Life to the
on-going Transformation of the Web of Life!
Participants
of
AMRSWP
National Convention
March
15-19, 2012
Little
Flower Retreat House
13
Villamor Street, Baguio City
JOINT LETTER ON THE ASEAN HUMAN RIGHTS DECLARATION
Drafts must be published and subject to meaningful
consultations with local, national and regional civil society and human rights
defenders
MAY 7, 2012
We, the undersigned international
human rights organizations, are concerned that the ASEAN Intergovernmental
Commission on Human Rights (AICHR) has yet to take the necessary steps to
ensure that the process of drafting the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)
is transparent and fully consultative with civil society organizations in the
ASEAN region.
In a joint statement released on
April 8th, over 130 local, national and regional civil society
organizations across the ASEAN region called on AICHR to implement the
following steps:
1. To immediately publicize the draft
AHRD so that the public can meaningfully participate in the drafting process.
Consultations will remain meaningless if the draft declaration is kept
confidential and out of reach of the peoples.
2. AICHR representatives who are
already conducting national consultations in their respective countries must
continue to do so, and ensure that these consultations are held nation-wide and
in an inclusive and more regular manner. They should further encourage other
AICHR representatives that have not taken such initiatives to do the same. The
AICHR should also conduct consultations both at national and regional levels,
especially if national consultations are not applicable yet in particular places.
3. To translate the draft AHRD into
national languages and other local languages of the ASEAN countries in order to
encourage broader public participation in the region.
4. To ensure that consultation meetings
of the AICHR will be inclusive of all stakeholders, especially civil society
organizations and national human rights institutions.*
On 12 April, AICHR announced that it
would finalize the draft of the AHRD by July 2012 and hold one consultation
with civil society organizations in late June 2012. A single consultation,
conducted not at the outset but rather towards the very end of the drafting
process, cannot be considered consultative and transparent. In addition
to being non-transparent and non-consultative, this process has been clearly
rushed with little thought provided on some of the key elements that have been
articulated by ASEAN civil society for decades. An instrument of this
importance and magnitude needs more time for adequate deliberation and
discussion.
We fully endorse the April 8th statement
made by national and regional civil society organizations and strongly urge all
representatives of the AICHR to fully and immediately implement these
recommendations. This wouldensure that the AHRD reflects the legitimate
concerns of civil society and human rights defenders in ASEAN and reflects
existing international human rights standards.
The drafting of the AHRD is a litmus
test of AICHR’s willingness to constitute a credible, respected, and effective
regional human rights body. Principles of transparency, accountability,
and consultation are applied by the United Nations and all other regional
bodies when they engage in human rights standard-setting and the ASEAN must not
fall below well established international standards and practice.
This joint statement is endorsed by
(in alphabetical order):
1. Amnesty
International
2. Asian Legal
Resource Centre
3. Association
for the Prevention of Torture (APT)
4. Christian
Solidarity Worldwide
5. Civil Rights
Defenders
6. Freedom
House
7. Human Rights
Now
8. Human Rights
Watch
9. International
Commission of Jurists
10. International
Federation for Human Rights (FIDH)
11. International
Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC)
12. Protection
International
13. Reporters
Without Borders
14. World
Organisation Against Torture (OMCT)
*These four
demands are as they appear in the 8 April 2012 statement of national and
regional NGOs, “Joint
Statement Calling AICHR to Release ASEAN Human Rights Declaration”
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar